PEMERINTAH vs MASYARAKAT

(BUKTI NYATA KOMITMEN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MENUJU SUL-SEL SEHAT 2010)

Menilik upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah khususnya dibidang kesehatan saat ini ternyata masih jauh dari yang kita harapkan, meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari 46 (SDKI 1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003), dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dari 334 (SDKI 1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Umur harapan hidup (UHH) dalam beberapa dekade terakhir cenderung meningkat dari 41 tahun pada (1960) menjadi 66,2 tahun (susenas 2003). Peningkatan tersebut kalau kita membandingkan dengan Negara-negara tetangga, maka angka tersebut masih belum menggembirakan. AKB, AKI dan UHH tersebut meningkat namun masih terdapat ketimpangan, khususnya kawasan Indonesia timur dan penduduk dengan strata ekonomi dan pendidikan rendah.

Saat ini kasus gizi buruk masih menjadi sesuatu yang memprihatinkan, lemahnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta menurunnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.

Pembiayaan kesehatan per kapita di Indonesia masih berada di peringkat terendah bila dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata pembiayaan kesehatan sebesar 2,21% dari PDB. Meski terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun masih jauh dari anjuran WHO, yakni minimal 5% dari PDB. Rata-rata pembiayaan kesehatan di daerah, baru mencapai 9% dari APBD pada tahun 2001 dan 3-4% dari APBD pada tahun 2002.

Lalu pertanyaannya apakah pemerintah betul-betul berkomitmen dalam mengawal dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Selama ini cukup bukti yang menunjukkan pemerintah tidak mempunyai i’tikad baik, hal ini bisa kita lihat fakta yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Setiap tahun Indonesia menjadi langganan penyakit-penyakit menular, tidak menular dan beberapa penyakit degeneratif.

Permasalahan tidak akan serumit ini apabila pemerintah serius menanganinya. Ini kemudian diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan penanganan yang bersifat kuratif ketimbang preventif. Padahal kegiatan preventif merupakan tonggak utama yang menentukan derajat kesehatan suatu bangsa, dengan tidak menafikkan hal yang bersifat kuratif.

Memang menjadi sesuatu yang krusial apabila program kerja pemerintah tidak datang dari hati nurani untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga program kerja yang di tawarkan pemerintah hanya terkesan prosedural semata.

Nah, kalau kita berbicara mengenai konteks sul-sel apalagi dengan terpilihnya gubernur yang baru, besar harapan masyarakat pemerintahan yang baru tersebut dapat membawa angin segar bagi perkembangan masyarakat ke depan khususnya tentang kesehatan. Diharapkan kedepan pemerintah tidak hanya obral janji semata, tapi bisa membuktikan itu dengan perbuatan riil di masyarakat. Sehingga pemerintah dapat mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat, sehingga terjalin hubungan harmonis pemerintah dengan masyarakat yang berimbas pada lancarnya pelaksanaan program-program pemerintah.

Menanggapi itu semua, kami sebagai bagian dari masyarakat yang punya fungsi dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termaktub dalam tiga fungsi mahasiswa, agent of a change, social control dan moral force. Kami sebagai mahasiswa mempunyai tanggung-jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada pemodal-pemodal yang menyengsarakan rakyat.